MENYOAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menyoal Pembangunan Berkelanjutan

"Pembangunan berkelanjutan" sebagai rumusan visi pemerintah daerah menjadi hal yang sering dimunculkan. Namun kemunculan kata "berkelanjutan" lebih sekedar bermakna etik, politis, dan normatif belaka, ketimbang strategi yang lebih substantif. Memang sebuah visi harus mencakup hal positif, karena visi merupakan situasi atau cita-cita yang ingin diwujudkankan pada kurun waktu tertentu. Begitupun visi pemerintah daerah, ketika Pilkada selesai maka serta merta visi calon kepala daerah terpilih akan menjadi visi pemerintah daerahnya, meskipun harus melalui penyelarasan dengan visi pemerintah pusat, provinsi dan kondisi aktual sebuah daerah. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut akan dirumuskan misi-misi sebagai cara untuk mewujudkan tujuan yang lebih rinci dan mendalam. Pada giliran selanjutnya akan dirumuskan dan ditetapkan program, sasaran sampai pada perumusan kegiatan. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang dirumuskan tersebut harus mengerucut kepada visi yang akan diwujudkan.
Kembali lagi tentang visi " pembangunan berkelanjutan" yang sering menghiasi indahnya mimpi sebuah daerah, terkadang visi "pembangunan berkelanjutan" tersebut justru kurang tercermin pada perumusan kebijakan turunannya. Catatan penting yang semestinya dihindari ketika pemerintah daerah memilih visi "pembangunan berkelanjutan" adalah sebagai berikut :

1. Dominannya Kebijakan Jangka Pendek.
   Meskipun di dalam visinya menyebutkan keberlanjutan namun kadang banyak kegiatan yang bersifat quick win, pragmatis dan membagakan acara seremoni dan selebrasi keberhasilan. Bahkan seremoni menjadi tujuan dari "keberhasilan" yang diraih. Misalnya seremoni launching karya inovasi, meskipun inovasi tersebut kadang tidak bertahan sampai hitungan tahun, berganti pimpinan berganti pula inovasinya dan cilakanya antar inovasi yang diciptakan tidak saling terhubung sinergis. Kick of sebagai penanda sebuah program namun tidak diketahui ujung keberhasilannya dan banyak jenis lomba yang disiapkan secara mendadak sehingga hilang jejak kebaikannya setelah lomba selesai dilaksanakan.
2. Infrastruktur Sebagai prioritas. 
   Kebijakan berkaitan dengan infrastruktur merupakan kebijakan yang paling sederhana untuk dirumuskan. Pembangunan infrastruktur juga merupakan proyek yang populer dan mudah untuk disisihkan keuntungan perorangan. Di dalam penghitungan proyek infrastruktur bahkan dirumuskan adanya keuntungan penyedia jasa yang merupakan komponen penghitungan secara rasional dan legal. Pembangunan infrastruktur juga membutuhkan ruang, pembangunan infrastruktur kadangkala bertolak belakang dengan kepentingan lingkungan. Sehingga jika salah analisa justru akan menjadi bumerang bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses ke destinasi wisata, namun tidak diimbangi dengan daya tampung dan amenitas wisata. Maka yang akan terjadi kemacetan dan keluhan terhadap ketidaknyamanan, sehingga wisatawan tidak bercerita tentang kenangan indahnya kepada orang lain sebagai promosi. Selain itu wisatawan yang kecewa tidak akan datang kembali untuk berwisata ke destinasi tersebut.
3. Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM) kurang diperhatikan.
   Menjadi pemahaman bersama bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Sama halnya dengan makna keberlanjutan, adalah kemampuan mempertahankan sesuatu secara terus menerus dalam jangka yang panjang. Dalam arti gramatikal maupun kausalitas bahwa pembangunan SDM dengan "keberlanjutan" memilik hubungan yang sangat erat. Sebagai contoh bahwa di sebuah daerah yang subur berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi penopang penghidupan masyarakat. Namun jika petani hanya memiliki ketrampilan berproduksi tanpa pengetahuan tentang pemasaran tentu tidak mampu mengelola harga hasil pertanian yang fluktuasinya sangat tajam. Belum lagi berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan pengolahan tanah yang benar, ramah lingkungan dan tetap produktif meski tanpa harus banyak menambah biaya pengolahan.
   Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah semestinya juga menjadi sasaran peningkatan kapasitas. Karena aparatur sipil negara menjadi motor, katalisator sekaligus sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam meraih kesejahteraannya. Mulai dari proses rekrutmen, penempatan, rotasi dan promosi dengan proses yang akuntabel, obyektif, jujur dan bebas dari "titipan" politis.    
4. Sedikit Program Konservasi.
   Konservasi merupakan program yang mutlak dan fokus jika pembanguan keberlanjutan menjadi  kebijakan utama pemerintah daerah. Sebab dengan konservasi maka keseimbangan alam akan tetap terjaga. Sebagian besar wilayah di Indonesia masih "dekat dengan alam" sehingga daya dukung lingkungan hidup berupa bentang alam masih sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Hutan dan lahan basah, spesies langka, sumber daya air, jika tidak dipelihara dengan program konservasi maka akan mengganggu keseimbangannya yang pada gilirannya akan mengganggu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dampak dari pengabaian konservasi antara lain berupa hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya lingkungan karena polusi, deforestrasi, degradasi habitat hayati tertentu, memburuknya perubahan iklim, matinya mata air, bencana tanah longsor, puting beliung, banjir, menurunnya produktivitas tanah garapan, erosi, sedimentasi dan lain sebagainya. Jika dampak negatif tersebut tidak dicegah maka kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud.

Pembangunan berkelanjutan merupakan keniscayaan, namun merumuskan turunan kebijakan yang mencerminkan keberlangsungan hidup juga merupakan keharusan.  (mo)

Oleh: Satriyatmo